JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Jumat, 02 Januari 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Menyikapi Perkara Transisi: Penerapan Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP Nasional

Format pertimbangan yang transparan ini tidak hanya memenuhi tuntutan akuntabilitas peradilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat luas.

Rabu, 31 Desember 2025
Derry Yusuf Hendriana

Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana

Secara konseptual, plea bargaining merupakan mekanisme negosiasi antara Penuntut Umum dan terdakwa yang pada umumnya diwakili oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana.

Rabu, 31 Desember 2025
Nur Amalia Abbas

Persidangan Perkara Korupsi dan TPPU oleh Anggota TNI Aktif: Koneksitas sebagai Mekanisme Penegakan Hukum dan Tantangan Peradilan

Perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan anggota TNI aktif berpangkat tinggi selalu menarik perhatian publik.

Senin, 29 Desember 2025
Aman

Relevansi Penindakan Langsung dalam Tradisi Peradilan Islam dan Hukum Modern

Dalam peradilan Islam, kejahatan yang tertangkap tangan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan amanah. Karena itu, penindakan cepat bukanlah kezaliman, melainkan ikhtiar menjaga ruh keadilan dan kemaslahatan umat.

Senin, 29 Desember 2025
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Dari Mana Membangun Sistem Keamanan Pengadilan?

Menegaskan Urgensi Polisi Khusus Pengadilan dan Arsitektur Keamanan Terintegrasi.

Minggu, 28 Desember 2025
Nur Amalia Abbas

Istri Menggugat Cerai: Tahapan Perceraian dan Dinamika Emosional di Balik Proses Hukum

Dalam cerai gugat, pengadilan juga mempertimbangkan hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, serta hak asuh anak.

Minggu, 28 Desember 2025
Nur Amalia Abbas

Hak Asuh Anak: Dapatkah Dialihkan dari Ibu kepada Ayah

Dalam perkara hak asuh, hakim memiliki peran strategis sebagai penjaga kepentingan anak.

Sabtu, 27 Desember 2025
Rafi Muhammad Ave

Keadilan yang Terluka: Refleksi Hukum di Tengah Krisis Relasi Manusia dan Alam

Secara filosofis, bencana ekologis mencerminkan krisis relasi antara manusia dan alam.

Jumat, 26 Desember 2025
Syailendra Anantya Prawira

Menentukan Batas Perbuatan Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan Percobaan KUHP Nasional

Pemahaman yang jernih terhadap batasan ini sangat penting guna menjamin kepastian hukum, menghindari pemidanaan terhadap niat semata.

Rabu, 24 Desember 2025
Muhammad Rizqi Hengki

Asas Fiksi Hukum terhadap Keberlakuan KUHAP

Perlu dipertimbangkan secara serius penundaan keberlakuan KUHAP 2025 setidaknya selama satu tahun sebagai masa transisi.

Daftar Dokumen