JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Minggu, 15 Februari 2026
Pradikta Andi Alvat

Upaya Hukum Perlawanan dalam Hukum Acara Pidana

Upaya hukum perlawanan penting dalam hukum acara pidana. Instrumen ini menjamin koreksi putusan dan perlindungan hak pihak berperkara.

Sabtu, 14 Februari 2026
Rifqi Qowiyul Iman

Fleksibilitas Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu

Kebijakan ini menjadi solusi atas kebutuhan administratif dan kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menegaskan peran progresif Pengadilan Agama dalam menjawab dinamika praktik hukum modern.

Sabtu, 14 Februari 2026
Yukiatiqa Afifah

Paradigma Baru Pemidanaan Lansia Era KUHP Nasional

Regulasi baru ini menegaskan bahwa lansia tetap bertanggung jawab secara pidana, namun dengan ruang pertimbangan khusus dan alternatif non-pemenjaraan yang lebih proporsional.

Sabtu, 14 Februari 2026
Nur Amalia Abbas

KUHAP Baru: Adaptasi Pembuktian di Era Digital

KUHAP baru memperluas cakupan alat bukti dengan mempertegas kedudukan alat bukti elektronik. Penguatan ini penting karena perkembangan kejahatan modern sering kali berbasis teknologi. Dengan demikian, hukum pembuktian tidak lagi semata bersifat konvensional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan zaman.

Jumat, 13 Februari 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

“Pengamatan Hakim Dan Keyakinan Hakim”

Dua Hal yang Sering Dianggap Sama, Padahal Berbeda. Memahami Alat Bukti Baru dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

Jumat, 13 Februari 2026
Abiandri Fikri Akbar

Memahami Perbedaan Pengakuan Bersalah dalam Pasal 78, 205 dan Pasal 234 KUHAP

Variasi konstruksi Pasal 78, 205, dan 234 menunjukkan pendekatan adaptif terhadap efisiensi peradilan, namun sekaligus menuntut pemetaan yang cermat guna mencegah kebingungan dan disparitas dalam praktik.

Jumat, 13 Februari 2026
Rifqi Qowiyul Iman

Konstruksi Pemidanaan Ta'addud Al-Jara’im Dalam Peradilan Jinayat

Ta’addud al-jara’im dalam hukum jinayat menghadirkan tantangan konseptual sekaligus praktis dalam merumuskan pemidanaan yang adil, proporsional, dan konsisten.

Jumat, 13 Februari 2026
Derry Yusuf Hendriana

Mencari Arah Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence di Indonesia

Di tengah kekosongan kerangka hukum nasional, tulisan ini menelusuri arah pertanggungjawaban hukum AI di Indonesia dengan menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pembelajaran dari praktik global berbasis risiko.

Kamis, 12 Februari 2026
Nur Amalia Abbas

Perdamaian dalam Gugatan Sederhana: Wajah Humanis Peradilan

upaya perdamaian yang difasilitasi hakim berhasil mempertemukan kepentingan para pihak sehingga tercapai kesepakatan bersama

Kamis, 12 Februari 2026
Ar Rayhan Wiqra Ramadhan

Menakar Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Kejahatan

Tulisan ini menakar batas peran warga dalam menjaga keamanan agar tetap efektif, proporsional, dan tidak berujung pada konsekuensi hukum bagi mereka yang beritikad baik.

Daftar Dokumen