JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Rabu, 21 Mei 2025
Nur Amalia Abbas

Memperkuat Integritas dan Kemandirian Badan Peradilan: Integrasi Institusi Peradilan sebagai Objek Vital Nasional

Mahkamah Agung dan pemerintah perlu bersama-sama mendorong langkah penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan ini akan memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan perlindungan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Selasa, 20 Mei 2025
Novritsar Hasintongan Pakpahan

Permohonan Perubahan Nama Karena Keberatan Nama

Keberatan nama adalah kepercayaan. Di mana, seseorang menderita sakit, baik dalam bentuk fisik hingga anomali mentalitas yang dipercaya disebabkan pemberian nama yang dipercaya memiliki makna buruk hingga penyandang nama tersebut tidak mampu menanggung doa dari nama tersebut.

Selasa, 20 Mei 2025
Nadia Yurisa Adila

Landmark Decision: Barang Sitaan yang Bukan Hasil Tindak Pidana Merupakan Barang Milik Pribadi yang Termasuk dalam Ranah Hukum Perdata

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Selasa, 20 Mei 2025
Agung D. Syahputra

Ada yang Istimewa dari Upacara Harkitnas di Pengadilan Negeri Terjauh di Wilayah Sulawesi Tengah

Kabupaten Buol adalah kabupaten yang berjarak 527 kilo meter dari ibu kota propinsi. Dikarenakan medan jalanannya yang berat dan aksesnya yang berkelok-kelok, membuat jarak sejauh itu membutuhkan waktu tempuh hingga 15 jam perjalanan darat.

Selasa, 20 Mei 2025
Lia Puji Astuti

Urgensi TWAIL dalam Rangka Mengurangi Jumlah Kemiskinan pada Negara Ketiga dalam Perspektif Hukum Internasional

TWAILR adalah upaya sadar untuk terlibat dalam produksi pengetahuan tentang hukum internasional secara strategis untuk membantu menjadikan disiplin ini benar-benar internasional.

Selasa, 20 Mei 2025
Armawan

Mengenal Tindak Pidana Perpajakan

Peraturan di bidang perpajakan juga mengatur sanksi pidana yang berkarakter administratif, sebagai penegas hukum pajak sebagai hukum publik.

Selasa, 20 Mei 2025
Ahmad Syahrus Sikti

Pengawasan Terbalik untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Pengawasan tanpa kualifikasi/pembedaaan antara atasan dan bawahan akan menghapus faksi-faksi perselisihan standar moral dalam berorganisasi sehingga tidak ada lagi protes atau riak-riak yang mempersoalkan sosok pelanggar etikanya.

Selasa, 20 Mei 2025
Nur Amalia Abbas

Sekilas Tentang Hakim Militer di Indonesia

Hakim militer memainkan peran penting dalam menjaga wibawa hukum dan memperkuat supremasi hukum di lingkungan militer.

Selasa, 20 Mei 2025
Muamar Azmar Mahmud Farig

Intervensi Publik dalam Penjatuhan Putusan dan Upaya Mengatasinya Melalui Pendekatan Hyperrealism

Pendekatan hyperrealism menawarkan kerangka filosofis yang relevan dan aplikatif bagi hakim Indonesia dalam mengatasi tantangan intervensi publik dalam proses penjatuhan putusan.

Senin, 19 Mei 2025
Andy Narto Siltor

Landmark Decision: Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Diperbolehkan Duduk di Kursi Pemerintahan

Hakim tidak boleh duduk di atas kursi pemerintahan. Artinya meskipun hakim tidak setuju terhadap kebijaksanaan pemerintah, hakim hanya boieh menguji Keputusan Tata Usaha Negara dari aspek hukumnya saja.

Daftar Dokumen