JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Jumat, 22 Agustus 2025
Kadek Dwi Krisna Ananda

Perlindungan Minuta Akta sebagai Arsip Negara dalam Proses Peradilan

Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Kamis, 21 Agustus 2025
M. Khusnul Khuluq

Virtue Ethics dalam Membentuk Karakter Hakim

Dengan membentuk hakim yang berkarakter mulia, hukum akan menjadi jalan menuju kebaikan, menumbuhkan keadilan, dan mengantar masyarakat pada kehidupan damai yang diridai Ilahi.

Kamis, 21 Agustus 2025
Rifqi Qowiyul Iman

Relasi Konseptual Antara Budaya Hukum dan Negara Hukum di Indonesia

Sinergi yang bersifat simbiotik antara kultur hukum yang kokoh dan konsep negara hukum yang responsif-adaptif membentuk fondasi esensial bagi keberlanjutan sistem hukum nasional.

Kamis, 21 Agustus 2025
Idik Saeful Bahri

Dana Abadi Peradilan, Langkah Strategis Menuju Peradilan yang Benar-Benar Merdeka

Hal ini penting untuk benar-benar memastikan bahwa kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang independen tanpa bisa diintervensi oleh poros kekuasaan negara yang lain.

Kamis, 21 Agustus 2025
David Pasaribu

Wacana Tunjangan Hakim PTUN: Antara Kesetaraan dan Diferensiasi

Dengan kebijakan yang tepat, diferensiasi ini dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan motivasi hakim, menjaga kualitas putusan, serta memperkuat integritas peradilan tata usaha negara di Indonesia.

Rabu, 20 Agustus 2025
Nur Amalia Abbas

Gubernur Jateng dan Forkopimda Batang: Sinergitas di Hari Ulang Tahun MA

Perayaan HUT MA di Batang bukan hanya seremoni, melainkan pengingat bahwa keadilan adalah tanggung jawab bersama.

Rabu, 20 Agustus 2025
Azalia Purbayanti Sabana

Refleksi HUT Mahkamah Agung RI ke-80: Jika Ingin Negara Berdaulat Maka Pengadilan Harus Bermartabat

Setelah badai integritas yang menerjang Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, kini Mahkamah agung tak henti-hentinya terus berbenah dan memperbaiki diri.

Rabu, 20 Agustus 2025
M. Hendra Cordova Masputra

Kehormatan Versus Kekayaan, Sebuah Perjalanan Sejarah Manusia

Jika seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, kehormatan yang diberikan negara akan tercoreng, dan rakyat dapat tidak akan lagi menaruh kepercayaan.

Selasa, 19 Agustus 2025
Abdurrahman Mazli

Menakar Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Tata Hukum Indonesia

Tanggung jawab AI ketika melakukan tindak pidana, tidak dapat disamakan dengan orang atau badan hukum, hal ini terlihat dari cara kerja tindakan yang dilakukan oleh AI. Pertanggungjawaban pidana untuk AI dapat dikenakan pada pembuat AI dan operatornya.

Selasa, 19 Agustus 2025
Saptoyo

Pidana Tambahan Kasus Kapal Ikan Asing sebagai Jurisprudensi

Tujuan pemberian pidana pokok dan tambahan terhadap kasus pidana perikanan adalah, untuk mencapai esensi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan kepada masyarakat.

Daftar Dokumen