JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Rabu, 18 Juni 2025
Nur Amalia Abbas

Menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Pemekaran: Tugas Strategis Membangun Lembaga yang Kuat

Membangun dari awal memang penuh tantangan, namun di situlah peran strategis Ketua PN di wilayah pemekaran benar-benar diuji.

Rabu, 18 Juni 2025
M. Hendra Cordova Masputra

Bukan Sekadar Gaji, Pertaruhan Nyawa dan Martabat di Kursi Hakim

Peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu dan diimbangi upaya peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif.

Rabu, 18 Juni 2025
Andy Narto Siltor

Putusan Pidana Pengadilan: Siapa yang Salah?

Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Rabu, 18 Juni 2025
Pradikta Andi Alvat

Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri: Teori dan Praktik

Penerapan keadilan restoratif pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan.

Rabu, 18 Juni 2025
Iqbal Lazuardi

Kenaikan Gaji Hakim: Anugerah, Ujian, dan Tanggung Jawab Menjaga Marwah Peradilan

Kalau hakim menjaga integritas, hidup sederhana, dan teguh pada prinsip, maka visi Mahkamah Agung dan bangsa yaitu peradilan yang adil, mandiri, dan dapat dipercaya akan terwujud.

Rabu, 18 Juni 2025
Novritsar Hasintongan Pakpahan

Keadilan Pancasila dalam Court Excellence

Konsep Court Excellence, dengan fokusnya pada optimalisasi layanan dan manajemen peradilan, dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam praktik nyata.

Selasa, 17 Juni 2025
Nur Amalia Abbas

Dukungan Mahkamah Agung terhadap Program Zero ODOL demi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap implementasi program Zero ODOL yang dicanangkan oleh Polri.

Selasa, 17 Juni 2025
Nur Amalia Abbas

Solusi Yudikatif Polemik Tambang Raja Ampat

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dapat menjadi forum yang tepat jika polemik tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.

Senin, 16 Juni 2025
Andi Ramdhan Adi Saputra

Seri KUHP Nasional: Nasional Pasif, Asas yang Melintasi Batas Negara

Asas nasional pasif berdasar pada hak suatu negara berdaulat untuk melindungi kepentingan hukum negaranya, meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh setiap orang di luar teritoral negara berdaulat tersebut.

Senin, 16 Juni 2025
Novritsar Hasintongan Pakpahan

Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan di Italia

Keadilan negosiasi adalah keadilan yang mendasarkan pada prinsip berorientasi maju-ke-depan melalui kesepakatan dan persamaan persepsi atas peraturan yang mengikat.

Daftar Dokumen