JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Jumat, 03 April 2026
Aman

Ketangguhan Ekonomi Syariah dalam Pusaran Geopolitik

Konflik Timur Tengah 2026 ancam ekonomi RI & jemaah umrah. Ekonomi syariah hadir sebagai jangkar tangguh di tengah badai krisis global.

Jumat, 03 April 2026
M. Yanis Saputra

Perwalian Kolektif: Menjamin Hak Individual Anak

Menakar perwalian kolektif LKSA: Menyeimbangkan efisiensi hukum dan perlindungan hak individu demi kepentingan terbaik bagi anak di RI.

Kamis, 02 April 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Analisis Kritis dan Komprehensif Atas Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional (UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP)

Kesimpulannya: larangan upaya hukum atas putusan bebas adalah konsekuensi logis, sistematis, dan konstitusional dari KUHAP Nasional

Rabu, 01 April 2026
Yukiatiqa Afifah

Refleksi Pendidikan dan Kejahatan dalam Praktik Peradilan

Data perkara pidana ungkap banyak terdakwa berpendidikan rendah, memicu refleksi hubungan pendidikan, faktor sosial, dan kecenderungan kejahatan.

Selasa, 31 Maret 2026
Radityo Muhammad Harseno

Tinjauan Klausula Choice of Forum pada Kontrak Internasional dalam Perspektif HPI

Klausula choice of forum jadi kunci kepastian sengketa kontrak internasional, namun praktik yurisdiksi nasional kerap membatasi penerapannya.

Senin, 30 Maret 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Meneguhkan Fungsi Praperadilan Sebagai Penjaga Keadilan

Pasal 89 KUHAP 2025 mendefinisikan upaya paksa secara limitatif sebagai sembilan jenis tindakan yang masing-masing berdiri sebagai entitas tersendiri.

Senin, 30 Maret 2026
Yodi Martono Wahyunadi

Peran Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung berperan mengisi kekosongan hukum acara PTUN akibat perubahan kewenangan, demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Sabtu, 28 Maret 2026
Aman

Transformasi Arsitektur Birokrasi: Mengelola Kinerja Berbasis Output di Era Peradilan Modern

Kebijakan WFA ASN 2026 menandai transformasi birokrasi modern, menekankan kinerja berbasis output, efisiensi digital, dan integritas layanan publik.

Jumat, 27 Maret 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Izin Ketua Mahkamah Agung Atas Penangkapan Dan Penahanan Hakim

Perlindungan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman. Sebuah Catatan atas Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026.

Selasa, 17 Maret 2026
Catur Alfath Satriya

Pergeseran Paradigma Blasphemy ke Hate Speech dalam KUHP Baru

KUHP baru geser delik penodaan agama ke hate speech, namun tantangan muncul dalam penegakan dan pembedaannya demi menjaga kebebasan berekspresi.

Daftar Dokumen