JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Rabu, 01 April 2026
Yukiatiqa Afifah

Refleksi Pendidikan dan Kejahatan dalam Praktik Peradilan

Data perkara pidana ungkap banyak terdakwa berpendidikan rendah, memicu refleksi hubungan pendidikan, faktor sosial, dan kecenderungan kejahatan.

Selasa, 31 Maret 2026
Radityo Muhammad Harseno

Tinjauan Klausula Choice of Forum pada Kontrak Internasional dalam Perspektif HPI

Klausula choice of forum jadi kunci kepastian sengketa kontrak internasional, namun praktik yurisdiksi nasional kerap membatasi penerapannya.

Senin, 30 Maret 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Meneguhkan Fungsi Praperadilan Sebagai Penjaga Keadilan

Pasal 89 KUHAP 2025 mendefinisikan upaya paksa secara limitatif sebagai sembilan jenis tindakan yang masing-masing berdiri sebagai entitas tersendiri.

Senin, 30 Maret 2026
Yodi Martono Wahyunadi

Peran Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung berperan mengisi kekosongan hukum acara PTUN akibat perubahan kewenangan, demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Sabtu, 28 Maret 2026
Aman

Transformasi Arsitektur Birokrasi: Mengelola Kinerja Berbasis Output di Era Peradilan Modern

Kebijakan WFA ASN 2026 menandai transformasi birokrasi modern, menekankan kinerja berbasis output, efisiensi digital, dan integritas layanan publik.

Jumat, 27 Maret 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Izin Ketua Mahkamah Agung Atas Penangkapan Dan Penahanan Hakim

Perlindungan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman. Sebuah Catatan atas Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026.

Selasa, 17 Maret 2026
Catur Alfath Satriya

Pergeseran Paradigma Blasphemy ke Hate Speech dalam KUHP Baru

KUHP baru geser delik penodaan agama ke hate speech, namun tantangan muncul dalam penegakan dan pembedaannya demi menjaga kebebasan berekspresi.

Minggu, 15 Maret 2026
Kontributor

Transformasi Parameter dan Paradigma Pejabat Terkait Penahanan Dalam KUHAP

KUHAP 2025 menggeser parameter penahanan dari subjektivitas 'kekhawatiran' ke indikator objektif-faktual demi kepastian hukum & nilai HAM.

Minggu, 15 Maret 2026
Marsudin Nainggolan

Praperadilan Tanpa Standar: Perspektif Reformulasi KUHAP dan Urgensi Pengaturan Melalui PERMA

Reformulasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperluas fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Perubahan ini menuntut standarisasi prosedur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan.

Jumat, 13 Maret 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

ANTARA DOKTRIN NOSCITUR A SOCIIS DAN PENAFSIRAN GRAMATIKAL-KONTEKSTUAL

Bukan kembar identik, Noscitur a Sociis adalah 'obeng presisi' dalam kotak alat tafsir hukum demi nalar yudisial di era KUHP Nasional.

Daftar Dokumen