JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Kamis, 29 Januari 2026
Rezki Fauzi

Elektronisasi Administrasi Pemusnahan Barang Bukti

Meski e-Berpadu telah mengintegrasikan berbagai layanan perkara pidana secara digital, mekanisme perizinan pemusnahan barang bukti di tingkat penyidikan masih dilakukan secara manual.

Rabu, 28 Januari 2026
Nur Latifah Hanum

RUU Jabatan Hakim Dalam Menjawab Perkembangan Jaman

RUU ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjamin independensi, keamanan, dan kesejahteraan hakim, sehingga mereka dapat menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan tanpa tekanan maupun kepentingan lain.

Rabu, 28 Januari 2026
Abiandri Fikri Akbar

Implikasi UU Penyesuaian Pidana Terhadap Perbuatan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika dan Hilangnya Minimum Khusus

Regulasi ini tidak hanya menegaskan kembali keberlakuan pasal-pasal kunci dalam UU Narkotika, tetapi juga menghapus ancaman pidana minimum khusus yang selama ini menjadi polemik dalam praktik peradilan.

Rabu, 28 Januari 2026
Muhammad Arif Pahlevi

Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia

Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan dualisme aturan, sehingga pembentukan hukum acara perdata nasional yang unifikatif dan responsif terhadap perkembangan zaman menjadi sebuah keniscayaan.

Rabu, 28 Januari 2026
Dian Rhamadhan

Transformasi Paradigma Bukti: Integrasi Barang Bukti dalam Arsitektur Kitab Hukum Acara Pidana Baru

Transformasi ini dirancang untuk menjawab tantangan kejahatan modern dan pembuktian berbasis sains, namun sekaligus memunculkan pertanyaan krusial tentang perlindungan hak terdakwa dan integritas proses peradilan.

Selasa, 27 Januari 2026
Mohammad Kamil Ardiansyah

Asas Ne Bis In Idem dan Sengketa Pertanahan Lintas Peradilan

Dalam sengketa pertanahan yang kerap melibatkan lintas lingkungan peradilan, penerapan asas ini menjadi kunci menjaga konsistensi putusan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar pengadilan.

Selasa, 27 Januari 2026
Adji Prakoso

Membedah Praperadilan di KUHAP Baru

Tidak dapat diselenggarakannya pokok perkara, saat praperadilan tengah diperiksa dan menunggu putusan praperadilan terlebih dahulu merupakan bentuk kebaruan konsep praperadilan di KUHAP baru.

Selasa, 27 Januari 2026
M. Yanis Saputra

Analisis Maqashid Syariah terhadap Dampak Judi Online: Runtuhnya Keharmonisan Rumah Tangga di Era Disrupsi

Melalui perspektif Maqashid Syariah, tulisan ini mengurai bagaimana praktik judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyerang lima pilar utama perlindungan manusia dalam Islam.

Selasa, 27 Januari 2026
Saptoyo

Keadilan Subtantif Pidana Perikanan Melalui Harmonisasi KUHP Dan KUHAP Baru

Perubahan rezim hukum ini menuntut harmonisasi dan penyesuaian aturan agar penegakan hukum pidana perikanan tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif.

Selasa, 27 Januari 2026
Helen Sabrina Efendi

Digital Wellness: Mencapai Keseimbangan Hidup di Era Teknologi

Konsep digital wellness hadir sebagai jawaban atas meningkatnya ketergantungan teknologi, dengan menekankan penggunaan perangkat digital secara bijak demi menjaga kesehatan mental, fisik, dan sosial.

Daftar Dokumen