JDIH MAHKAMAH AGUNG RI

Rabu, 18 Februari 2026
Rifqi Qowiyul Iman

Demarkasi Risiko dan Batas Pertanggungjawaban dalam Murabahah Bil Wakalah

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan penegasan normatif untuk membedakan tanggung jawab LKS dari risiko eksternal akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga.

Rabu, 18 Februari 2026
Wanda Rara Farezha

Hukum Sentuh Nurani: Panggilan Moral Lawan Korupsi

Saat dunia semakin terhubung, korupsi pun ikut bergerak melampaui batas negara. Situasi ini, memaksa hukum internasional untuk berubah dari sekadar aturan teknis menjadi cerminan nilai bersama tentang kejujuran dan tanggung jawab.

Senin, 16 Februari 2026
Abi Zaky Azizi

Kooperasi Internasional Instrumen Penguatan Akses Keadilan: Refleksi Peran HCCH Mendukung Peradilan ASEAN

Dr. Bernasconi menggarisbawahi dalam praktik peradilan, persoalan lintas batas tidak berhenti pada pertanyaan normatif mengenai hukum yang berlaku. Permasalahan lebih mendesak sering kali berkaitan dengan pelayanan dokumen di luar negeri, pengambilan alat bukti lintas yurisdiksi, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Senin, 16 Februari 2026
Riki Perdana Raya Waruwu

Mekanisme Perlindungan Identitas Saksi dalam KUHAP Baru

Dalam perspektif hukum acara pidana, kewajiban menanyakan identitas saksi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keabsahan subjek hukum yang memberikan keterangan.

Senin, 16 Februari 2026
Abi Zaky Azizi

Humanisasi Hukum Internasional dan Masa Depan Akses Keadilan: Refleksi atas Pemikiran Prof. Diego P. Fernandez Arroyo

Prof. Arroyo menekankan pentingnya akses terhadap keadilan sebagai orientasi masa depan hukum internasional

Minggu, 15 Februari 2026
Pradikta Andi Alvat

Upaya Hukum Perlawanan dalam Hukum Acara Pidana

Upaya hukum perlawanan penting dalam hukum acara pidana. Instrumen ini menjamin koreksi putusan dan perlindungan hak pihak berperkara.

Sabtu, 14 Februari 2026
Rifqi Qowiyul Iman

Fleksibilitas Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu

Kebijakan ini menjadi solusi atas kebutuhan administratif dan kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menegaskan peran progresif Pengadilan Agama dalam menjawab dinamika praktik hukum modern.

Sabtu, 14 Februari 2026
Yukiatiqa Afifah

Paradigma Baru Pemidanaan Lansia Era KUHP Nasional

Regulasi baru ini menegaskan bahwa lansia tetap bertanggung jawab secara pidana, namun dengan ruang pertimbangan khusus dan alternatif non-pemenjaraan yang lebih proporsional.

Sabtu, 14 Februari 2026
Nur Amalia Abbas

KUHAP Baru: Adaptasi Pembuktian di Era Digital

KUHAP baru memperluas cakupan alat bukti dengan mempertegas kedudukan alat bukti elektronik. Penguatan ini penting karena perkembangan kejahatan modern sering kali berbasis teknologi. Dengan demikian, hukum pembuktian tidak lagi semata bersifat konvensional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan zaman.

Jumat, 13 Februari 2026
Achmad Setyo Pudjoharsoyo

“Pengamatan Hakim Dan Keyakinan Hakim”

Dua Hal yang Sering Dianggap Sama, Padahal Berbeda. Memahami Alat Bukti Baru dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

Daftar Dokumen