Komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim mulai terlihat dan tampak jelas, setelah beberapa kali berinisiatif meningkatkan penghasilan dan fasilitas hakim.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280%. Kenaikan gaji disampaikan presiden, saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, (12/6).
Kenaikan gaji sebesar 280% tersebut, adalah angka tertinggi dan bervariasi kenaikannya. Persentase kenaikan gaji tertinggi dimaksud, akan diterima hakim paling junior. Peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan penghasilan, diharapkan dapat mengurangi potensi praktik suap/korupsi, karena hakim adalah penjaga dan benteng terakhir keadilan, sehingga peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan integritas.
Selain kenaikan penghasilan yang mencapai angka tertinggi 280%, pemerintah kembali menunjukkan keseriusan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri PKP Maruarar Sirait, mendapatkan perintah Presiden Prabowo untuk membangun rumah dinas hakim dan pegawai pengadilan. Menteri PKP dan jajarannya datang menemui Ketua Mahkamah Agung, Prof Dr. H Sunarto, S.H., M.H.. untuk membicarakan pembangunan rumah dinas tersebut dan pemerintah meyakini akan meneguhkan hakim dalam menjaga integritas, serta keadilan di Indonesia.
Namun, apakah setelah terpenuhi semua hal tersebut, nantinya benar dapat menjadi tameng bagi Hakim untuk tidak tergoda dengan suap dari pihak berperkara? Selain kesejahteraan dan fasilitas, apakah ada hal penting lain yang seharusnya Hakim miliki, supaya tidak terjerumus dalam godaan uang perkara?
3 Hal Penting Harus Ada dalam Diri Seorang Hakim
Kesejahteraan dalam bentuk penghasilan dan fasilitas, tentu merupakan hal yang menunjang Hakim dalam jaga integritas, serta menjadi penegak keadilan dan kebenaran sesuai ketentuan etik yang berlaku. Peningkatan penghasilan dan fasilitas sangat tepat, apabila mendudukkan hakim sebagai pejabat negara yang bertugas menjadi benteng terakhir para pencari keadilan, guna dapatkan keadilan. .....
