Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini

Google Play Store

google

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Jumlah Pengunjung

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010

Ikuti Info Kami di:

   RSS FEED

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook anda

Kegiatan

PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA

PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA

Oleh: Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)

Pengantar

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni a.Lembaran Negara Republik Indonesia, b.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c.Berita Negara Republik Indonesia, d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e.Lembaran Daerah, f. Tambahan Lembaran Daerah, atau g. Berita Daerah.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selengkapnya.....

 

7 KEPRIBADIAN YANG HARUS DIMILIKI SEORANG JURU BICARA PENGADILAN

 7 KEPRIBADIAN YANG HARUS DIMILIKI SEORANG JURU BICARA PENGADILAN

Oleh: D.Y. Witanto

(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)

1. JUJUR

Seorang juru bicara dituntut untuk selalu berkata jujur. Jujur bukan berarti semua harus dikatakan. Katakan apa yang seharusnya dikatakan dan tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu atau tidak boleh dikatakan, karena belum tentu tersedia waktu yang cukup untuk mengatakan semuanya. Dalam kondisi yang buruk sekalipun seorang juru bicara harus tetap berkata jujur. Sampaikan dengan baik agar publik bisa menerima apa adanya meskipun akan terasa pahit. Jujur dengan apa adanya jauh lebih baik daripada sibuk berkelit dengan pernyataan bohong. Publik pada umumnya akan lebih mudah menerima dan memaafkan ketika mau bersikap jujur, daripada berusaha menutupi yang sebenarnya. Jika publik telah merasa dibohongi, maka sangat sulit untuk mengobatinya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa, kepercayaan dapat terbangun oleh adanya rasa simpatik dan kejujuran salah satu cara untuk meraih simpatik.

2. SANTUN

Berbicara dan bertutur kata yang baik merupakan modal utama dalam melakukan komunikasi. Sebuah pesan baru dianggap penting jika tersampaikan dengan baik. Cara penyampaian pesan yang arogan akan menumbuhkan resistensi bagi para komunikan, sehingga akan memicu perdebatan yang tidak substansial. Sikap santun harus ditunjukan oleh seorang juru bicara dalam proses komunikasi, baik verbal maupun non verbal. Penataan kalimat dalam sebuah ucapan dan tulisan akan membawa pengaruh besar pada perubahan sikap dan etika. Persepsi akan lebih cepat terbangun oleh bagaimana sebuah pesan itu disampaikan daripada isi pesan itu sendiri, karena publik akan lebih dulu tertarik oleh sikap dan etika yang ditunjukan oleh si pembicara sebelum tertarik untuk memahami isi pesan yang disampaikan.

Selengkapnya.....

 

EKSISTENSI JURU BICARA DI PENGADILAN

Oleh:

 Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)


Pengantar

Juru Bicara adalah orang yang ditunjuk untuk menyampaikan keterangan secara resmi kepada publik atas nama suatu lembaga/organisasi atau perorangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya juru bicara membutuhkan informasi secara lengkap mengenai hal-hal yang akan disampaikan untuk membuat jelas situasi tertentu. Selain itu juru bicara seyogyanya memahami prinsip-prinsip kehumasan secara umum diantaranya jujur dan terbuka dalam penyampaian informasi, memahami masalah sebelum memberikan pernyataan, santun dan informatif dalam memberikan penjelasan, menyampaikan pernyataan berdasarkan data, memiliki integritas yang baik, selalu bersikap objektif dan profesional, jelas, lugas dan tegas dalam menyampaikan informasi, bersikap bijaksana, bersikap diplomatis, bersikap responsif dan tidak reaktif, bersikap tenang dan sabar dalam segala kondisi, mampu menjadi pendengar yang baik, memahami karakteristik media.

Penunjukan juru bicara dilakukan dengan memperhatikan status orang tersebut pada lembaga/organisasi dan keahliannya dalam berkomunikasi. Status seseorang akan menunjukkan kelayakan juru bicara mewakili lembaga/organisasi sedangkan keahlian berkomunikasi diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip kehumasan dapat dijalankan dengan optimal. Selain itu, secara khusus di bidang marketing Elliot  berpendapat The spokesperson requirements are similar to marketing practices to identify the traits and behaviors of individuals who hold greater influence than others within social networks. (http://www.instituteforpr.org/wpcontent/uploads/Maureen_Schriner.pdf). Persyaratan ini jauh lebih kompleks karena seorang juru bicara harus memiliki pengaruh besar kepada pada jaringan sosial artinya seseorang yang sudah dikenal atau setidak-tidaknya sosok yang mampu meyakinkan publik ketika menyampaikan informasi

Selengkapnya.....

 

PENTINGNYA PENGUATAN FUNGSI HUMAS PADA INSTITUSI PERADILAN

Oleh: D.Y. Witanto
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)


Pengantar
Serentetan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan segelintir oknum pejabat peradilan, seakan meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan publik. Segudang prestasi yang dicapai Mahkamah Agung seperti tiga kali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan dalam penyusunan laporan keuangan dengan capaian tertinggi, peringkat ke 5 dari 87 Kementrian/Lembaga dalam realisasi anggaran dengan indikator kinerja terbaik serta banyak capaian prestasi lainnya seakan tidak ada artinya ketika tersiar kabar seorang hakim atau panitera pengadilan terlibat kasus jual beli perkara, hal ini menunjukan bahwa espektasi masyarakat jauh lebih besar kepada persoalan integritas aparatur ketimbang pada pengelolaan administrasi.

Berdasarkan data Mahkamah Agung, jumlah aparatur pengadilan (hakim dan non hakim) yang dijatuhi sanksi selama tahun 2015 sebanyak 265 orang, jika dibandingkan dengan keseluruhan personil pengadilan yang jumlahnya sekitar 33.000 orang di seluruh Indonesia, (meski tidak boleh dibilang kecil), secara prosentase hanya 0,8%, namun karena ekspose media begitu gencar dan melibatkan perkara-perkara yang menarik perhatian, maka dampaknya cukup besar terhadap reputasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dimata publik. Apapun alasannya kepercayaan publik harus dibangun kembali, tugas bagi seorang public relation (humas) untuk bisa memulihkan keadaan dan membangun kembali citra baik melalui langkah-langkah yang tepat dan terencana, karena tidak mungkin sebuah lembaga publik seperti Mahkamah Agung berjalan tanpa dukungan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Upaya keras telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menerbitkan pelbagai regulasi terkait pengawasan dan penegakkan disiplin bagi segenap aparaturnya. Keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan kedalam tergambar dari lahirnya 3 Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016  tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Selengkapnya.....

 

Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di PA. Manado

 

Manado, Jum’at (24/06/2016). Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI lakukan Monitorng tentang JDIH di Pengadilan Agama Manado. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan informasi hukum secara media elektronik yang dapat menyebarluaskan informasi hukum, informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum dengan mudah.

Selengkapnya.....

 
Artikel yang lain...