Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa- bangsatentang Kitab Undang- Undang Hukurn Pidana; Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undarrg Dasar Negara- Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negarapelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar- Undang
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 98 tahun 2022 tentang Petugas Penghimpun Undang-undang Pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.
Dasar a., terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomorUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman c.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: e.ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 6. Penutup a.
sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, besertabagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, besertaDasar.keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta
tentang Aparatur Sipil Negara; Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republikideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahunBAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undangterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang DasarPasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikUMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskanNomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 2.Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenangdan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlakudan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlakudan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku
pihak-pihak yang berkepentingan diperbolehkan mengemukakan kepada Presiden, dengan surat permohonan, dasar-dasarmelakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi syarat besertaPasal 129 Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu, beserta, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undangPasal 209 Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut: 1. zina;