Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Jumlah Pengunjung

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010

Ikuti Info Kami di:

   RSS FEED

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook anda

Kegiatan

Implementasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di PT. Semarang

PT-1 

JDIH-SEMARANG Selasa (10/02/2015) . Bertempat di aula cakra Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 , diadakan  Acara Implimentasi  Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI di lingkungan badan peradilan umum kegiatan sosialisasi ini di ikuti oleh perwakilan   Pengadilan Negeri Se Jawa Tengah.

Selengkapnya.....

 

TIM JDIH MAHKAMAH AGUNG MONITORING DI PA TANJUNGPINANG

jdih edit

JDIH-TANJUNG PINANG Kamis (13/11/2014) . Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI lakukan Monitoring tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Agama Tanjungpinang kamis, 6 November 2014.

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) merupakan informasi kukum secara media elektronik yang dapat menyebarluaskan informasi hukum, informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum dengan mudah.

Selengkapnya.....

 

Pertemuan Berkala Anggota JDIHN Tahun 2014 di Makassar

492192Pertemuan berkala2 PIAGAM JDIH

JDIH-JAKARTA Senin (12/05/2014) . BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pusat JDIHN telah menyelenggarakan pertemuan berkala anggota JDIH Tahun 2014. Pertemuan dilaksanakan di Makasaar pada tanggal 6-8 Mei 2014 yang diikuti oleh seluruh Anggota JDIHN Biro Hukum Kementerian dan Lembaga Negara. Dalam pertemuan tersebut telah mengambil tema "Melalui Pertemuan Berkala Anggota JDIHN, Kita Tingkatkan Kerjasama untuk Mempercepat Terwujudnya Informasi Hukum yang Terintegrasi Secara Nasional".
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antara pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN dalam rangka mewujudkan layanan informasi hukum yang terintegrasi, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI sebagai anggota JDIHN dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan (Anita Sibuea, SH., MH) dan Kasubbag Adm Kebijakan Mahkamah Agung (Yutiah Hartati, SH., MM).

Selengkapnya.....

 

Implementasi JDIH untuk Wilayah Prov Riau di Pekanbaru

PEKANBARU 2

JDIH-JAKARTA Jumat (13/06/2014) . kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada MA dan 4 (empat) lingkungan perdilan untuk wilayah hukum Riau dimulai, acara bertempat di ruangan Aula PTA Pekanbaru.

Kegiatan tersebut terselenggara selama 1 hari, yang dihadiri oleh salah satu perwakilan operator dari seluruh 4 Peradilan yang ada di wilayah hukum Provinsi Riau dan sebagai narasumber yaitu dari TIM JDIH Mahkamah Agung  yakni Anita Sibuea, SH., MH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI), Yutiah Hartati, SH., MM (Kasubbag Adm Kebijakan Mahkamah Agung) dan Fajar Firdaus serta Konsultan Website JDIH MA RI Ahmad Hafiludin, S.Kom.
Acara sosialisasi ini dibuka oleh Waka PTA Pekanbaru (Drs.H.Armia Ibrahim, SH), beliau berpesan kepada seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sunguh agar materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diserap sepenuhnya.

Selengkapnya.....

 

SOSIALISASI JDIH UNTUK WIL INDONESIA BAGIAN TIMUR

besar

JDIH-JAKARTA Senin (12/05/2014) . dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan birokrasi sehingga peningkatan skill dan knowledge menjadi sangat penting. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bukanlah hal yang baru. Regulasi yang mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ada sejak tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Ketika Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-RI masih eksis, JDIH telah berjalan secara konvensional dan dikelola dalam bentuk buku JDIH, yang sampai sekarang masih berjalan sampai dengan Edisi Nomor. 41 dan dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, tak lain adalah merupakan upaya menghimpun peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang telah pernah ada dan yang terbaru.

Selengkapnya.....

 
Artikel yang lain...