SOSIALISASI JDIH UNTUK WIL INDONESIA BAGIAN TIMUR

besar

JDIH-JAKARTA Senin (12/05/2014) . dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan birokrasi sehingga peningkatan skill dan knowledge menjadi sangat penting. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bukanlah hal yang baru. Regulasi yang mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ada sejak tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Ketika Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-RI masih eksis, JDIH telah berjalan secara konvensional dan dikelola dalam bentuk buku JDIH, yang sampai sekarang masih berjalan sampai dengan Edisi Nomor. 41 dan dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, tak lain adalah merupakan upaya menghimpun peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang telah pernah ada dan yang terbaru.

Di era teknologi sekarang ini, langkah konvensional dimulai secara bertahap kita tinggalkan, kita mulai menuju era digitalisasi dan memanfaatkan sistem jaringan teknologi informasi. di setiap satuan kerja Pengadilan sebagaimana telah dimulai di Mahkamah Agung sendiri berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan akan dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang kelak dapat saling terkoneksi baik sesama satker Pengadilan dengan Mahkamah Agung maupun dengan institusi-institusi pemerintah lainnya.

sos1

Jumlah pengadilan yang sudah mengimplementasikan aplikasi web JDIH dan yang telah aktif sebanyak 138 pengadilan. Jumlah pengadilan yang telah memiliki fitur database peraturan perundang-undangan yang berada di dalam website pengadilan sebanyak 80 pengadilan. Jumlah pengadilan yang belum mengimplementasikan aplikasi web JDIH sebanyak 638 pengadilan. Jumlah Peserta berjumlah 40 (empat Puluh) orang. Sosialisasi ini dimaksudkan agar Pengadilan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di wilayah bagian timur supaya dapat ditindaklanjuti sosialisasi ini terhadap seluruh satker yang berada di bawahnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM-RI sebagai pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setidaknya dapat diharapkan memberi kontribusi bagi terwujudnya jaringan ini. dengan demikian, seorang Panitera Muda Hukum kedepan diharapkan tidak lagi hanya berkutat dengan arsip-arsip berkas, namun dengan ditumbuhkembangkannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan dapat menjadi rujukan serta sumber hukum bagi berbagai pihak dalam penemuan referensi dan informasi hukum serta dokumentasi yang gilirannya menjadi pion dalam menumbuh kembangkan citra Pengadilan yang modern. (fajar/udin perpus).

sos2


sos3