Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Jumlah Pengunjung

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010

Ikuti Info Kami di:

   RSS FEED

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook anda

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2009

Halaman:  « Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 Lanjut »

PP Nomor 62 Tahun 2009

Tentang:
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/ DUDANYA

PP Nomor 63 Tahun 2009

Tentang:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PP Nomor 64 Tahun 2009

Tentang:
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

PP Nomor 65 Tahun 2009

Tentang:
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

PP Nomor 66 Tahun 2009

Tentang:
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA

PP Nomor 67 Tahun 2009

Tentang:
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

PP Nomor 68 Tahun 2009

Tentang:
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

PP Nomor 69 Tahun 2009

Tentang:
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V

PP Nomor 70 Tahun 2009

Tentang:
KONSERVASI ENERGI

PP Nomor 71 Tahun 2009

Tentang:
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Halaman:  « Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 Lanjut »