28 Oktober 2016
3.3K x dilihat
3.4K x diunduh
PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
30 September 2016
1.7K x dilihat
3.1K x diunduh
PERMA NOMOR 10 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
3 Februari 2016
156.6K x dilihat
53.4K x diunduh
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7 Oktober 2015
38.5K x dilihat
12.0K x diunduh
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
21 Agustus 2015
1.1K x dilihat
2.4K x diunduh
PERMA NOMOR 6 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan
21 Agustus 2015
2.3K x dilihat
6.0K x diunduh
PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah
21 Agustus 2015
4.0K x dilihat
5.3K x diunduh
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah AGung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
21 Agustus 2015
1.7K x dilihat
2.2K x diunduh
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2015
Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
7 Agustus 2015
20.9K x dilihat
12.8K x diunduh
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
6 Agustus 2015
6.3K x dilihat
4.2K x diunduh
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran