Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini

JDIH NASIONAL

                                                                         

JDIH BAPPENAS

                                                               

JDIH MENPAN

                                      Kementerian Lainnya...

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Database JDIH Peradilan

Jumlah Pengunjung

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010

Ikuti Info Kami di:

   RSS FEED

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook anda

.: Kebijakan Peradilan Terbaru :.

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK I...

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PE...

PEMBERIAN PERPANJANGAN AKREDITASI KEPADA PUSAT MEDIASI NASIONAL (PMN) SEBAGAI PENYELENGGARA PELAT...

PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Perundang-Undangan Terbaru

PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pertemuan Berkala Anggota JDIHN Tahun 2014 di Makassar

492192Pertemuan berkala2 PIAGAM JDIH

JDIH-JAKARTA Senin (12/05/2014) . BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pusat JDIHN telah menyelenggarakan pertemuan berkala anggota JDIH Tahun 2014. Pertemuan dilaksanakan di Makasaar pada tanggal 6-8 Mei 2014 yang diikuti oleh seluruh Anggota JDIHN Biro Hukum Kementerian dan Lembaga Negara. Dalam pertemuan tersebut telah mengambil tema "Melalui Pertemuan Berkala Anggota JDIHN, Kita Tingkatkan Kerjasama untuk Mempercepat Terwujudnya Informasi Hukum yang Terintegrasi Secara Nasional".
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antara pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN dalam rangka mewujudkan layanan informasi hukum yang terintegrasi, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI sebagai anggota JDIHN dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan (Anita Sibuea, SH., MH) dan Kasubbag Adm Kebijakan Mahkamah Agung (Yutiah Hartati, SH., MM).

Read More

Implementasi JDIH untuk Wilayah Prov Riau di Pekanbaru

PEKANBARU 2

JDIH-JAKARTA Jumat (13/06/2014) . kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada MA dan 4 (empat) lingkungan perdilan untuk wilayah hukum Riau dimulai, acara bertempat di ruangan Aula PTA Pekanbaru.

Kegiatan tersebut terselenggara selama 1 hari, yang dihadiri oleh salah satu perwakilan operator dari seluruh 4 Peradilan yang ada di wilayah hukum Provinsi Riau dan sebagai narasumber yaitu dari TIM JDIH Mahkamah Agung  yakni Anita Sibuea, SH., MH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI), Yutiah Hartati, SH., MM (Kasubbag Adm Kebijakan Mahkamah Agung) dan Fajar Firdaus serta Konsultan Website JDIH MA RI Ahmad Hafiludin, S.Kom.
Acara sosialisasi ini dibuka oleh Waka PTA Pekanbaru (Drs.H.Armia Ibrahim, SH), beliau berpesan kepada seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sunguh agar materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diserap sepenuhnya.

Read More

SOSIALISASI JDIH UNTUK WIL INDONESIA BAGIAN TIMUR

besar

JDIH-JAKARTA Senin (12/05/2014) . dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan birokrasi sehingga peningkatan skill dan knowledge menjadi sangat penting. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bukanlah hal yang baru. Regulasi yang mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ada sejak tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Ketika Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-RI masih eksis, JDIH telah berjalan secara konvensional dan dikelola dalam bentuk buku JDIH, yang sampai sekarang masih berjalan sampai dengan Edisi Nomor. 41 dan dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, tak lain adalah merupakan upaya menghimpun peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang telah pernah ada dan yang terbaru.

Read More

Implementasi JDIH 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Kalimantan Selatan di PTA Banjarmasin

banjarmasin1

JDIH-BANJARMASIN Rabu(26/03/2014) . "bertempat di aula PTA Banjarmasin diadakan sosialisasi Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 4 (empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh para operator IT pada masing-masing pengadilan.

Kegiatan Sosialisasi menghadirkan Tim JDIH MA RI, yakni Sarno, S.H., M.H. dan Fajar Firdaus serta Konsultan Website JDIH MA RI Ahmad Hafiludin, S.Kom.

Read More

Kepala Biro Hukum dan Humas MA "Mahkamah Agung RI memandang bahwa keberadaan JDIH penting"

JDIH-JAKARTA, Selasa (26/11/2013). "Mahkamah Agung RI memandang bahwa keberadaan JDIH penting, mengingat tugas pokok Mahkamah Agung RI serta pengadilan pada 4 lingkungan peradilam adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, dalam hal menyelesaikan suatu perkara diperlukan sarana Peraturan Perundang-undangan secara lengkap, cepat dan mudah didapat" Hal ini diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas MA sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Permenkumham Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM-RI yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Hotel Fave PGC Jakarta Timur.

Read More